#Direktorat Jenderal Perbendaharaan

[hargo-news]

DJPb Paparkan Kinerja APBN di Provinsi Gorontalo hingga Februari 2024

Hargo.co.id, GORONTALO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo mencatat, kinerja APBN sampai dengan Februari 2024 pada sisi pendapatan negara mencapai Rp 199,4 Miliar atau terealisasi 24,59 persen dari target. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto mengatakan, capaian tersebut naik 53,37 persen (yoy) dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp 117,4…

[robertadhiksp]

Buku Baru: “Transformasi ‘Core System’ Perbendaharaan – Kisah di Balik SPAN, SAKTI, dan MPN”

Buku ini menceritakan kisah di balik pengembangan aplikasi teknologi digital yang terkait dengan Keuangan Negara mulai dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, Modul Penerimaan Negara atau MPN, sampai SAKTI, mulai dari perjalanan reformasi keuangan negara, perjalanan pengembangan sistem hingga saat ini, sampai dengan masa depan sistem yang diharapkan di masa yang akan datang…

[kantorberita]

Kepala Kantor DJPb Sebut, Perekonomian Bengkulu Tumbuh Baik di 2024, Ekspor Naik 95,56%

Kepala Kantor DJPb Sebut, Perekonomian Bengkulu Tumbuh Baik di 2024, Ekspor Naik 95,56% KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan positif hingga akhir tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, mengungkapkan berbagai capaian ekonomi dan fiskal yang berhasil diraih provinsi…

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Ikuti Pemutakhiran Data Rekening Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024

Rupbasan Mojokerto Ikuti Pemutakhiran Data Rekening Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024

Mojokerto, 23 Januari 2025 – Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur mengikuti kegiatan Pemutakhiran Data Rekening Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom pada Kamis, 23 Januari 2025, mulai pukul 08.30 WIB.

Pemutakhiran data rekening pemerintah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan rekening pemerintah. Acara ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya validasi data rekening pemerintah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran negara. Selain itu, disampaikan pula langkah-langkah teknis dalam proses pemutakhiran data, termasuk integrasi dengan sistem perbendaharaan modern.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur , Sudarso menyatakan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini adalah wujud komitmen untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. "Pemutakhiran data rekening pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan negara. Rupbasan Mojokerto berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan dan memastikan data yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar beliau.

Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berharap dapat terus mendukung pelaksanaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Seluruh hasil dari kegiatan ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan rekening pemerintah untuk tahun anggaran yang akan datang.

#Kemenimipas #Ditjenpas #Pemasyarakatan #RupMokerPrima

[ingatlah]

Jelang Akhir Tahun, Pendapatan Negara di Riau Capai Rp24,67 Triliun

INGATLAH.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun, atau 84,31 persen dari target, meskipun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama…

[satu-komando]

Pj. Gubernur Samsudin Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025

LAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Penyerahan disaksikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, di Mahan…

[britam1totoooo]

Peran Kemenkeu dalam Regional Chief Economist dan Financial Advisor

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sejak 2021 menghadapi tantangan baru untuk menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Chief Economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi.

Dengan predikat regional, maka RCE merupakan peran Chief Economist yang secara spesifik dilaksanakan dalam lingkup wilayah tertentu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui berbagai inisiatif dan program.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RCE harus menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang fungsi utama sebagai Treasurer yang bertugas mengelola Kas Negara, melaksanakan anggaran khususnya terkait belanja negara, dan menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sebagai Treasurer, instansi vertikal DJPb yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki basis data yang sangat besar dan beragam. Data ini seharusnya dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah.

Hal ini memungkinkan insan DJPb untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di daerah, yang pada akhirnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional

[jurnalsultra]

Pemkot Kendari Raih Penghargaan GFS Awards 2023 Kategori Mitra Kerja Terbaik

Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah Kota Kendari sukses meraih penghargaan Government Finance Statistics (GFS) Awards 2023 dalam kategori Mitra Kerja Terbaik Pemerintah Kota. Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kota Kendari dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai…

[kabartangsel]

BPJPH Sabet 3 Penghargaan Satker Terbaik dalam Pengelolaan APBN 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama meraih tiga penghargaan sebagai satuan kerja (satker) terbaik dalam pengelolaan APBN. Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, dan diterima oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, pada acara…

[rupaska]

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat atas berbagai capaian dan kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Rutan Pasangkayu dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.Dalam upacara penghargaan yang berlangsung meriah, Rutan Pasangkayu dianugerahi beberapa penghargaan penting, antara lain: 1."Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Revisi DIPA Maksimal" 2. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Belanja Kontraktual Maksimal" 3. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Maksimal" 4. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Capaian Output Maksimal" 5. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP Maksimal" 6. “Satuan Kerja Peraih Nilai Indikatir Devisiasi Halaman III DIPA Maksimal”Rangkaian penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Rutan Pasangkayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, serta merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang. Kepala Rutan Pasangkayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan, serta berkomitmen untuk terus berinovasi dan berprestasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

[orideknews]

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Papua Barat-DJPB Beri Sejumlah Rekomendasi

Orideknews.com, MANOKWARI, – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menggelar diseminasi Moneter-Fiskal pada, Kamis (30/5/24). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari Lantai II, jalan Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi Komplek Perkantoran Gubernur Arfai,…

[lintasbatasindonesia]

Kapolres Tabanan Sambut kedatangan DJPb Evaluasi pelaksanaan anggaran periode TW II Tahun 2024

Tabanan-Rabu (  8/5/2024 ) pukul  10.00 s/d 11.30 Wita bertempat di Ruang Vicon Polres Tabanan telah berlangsung Evaluasi pelaksanaan anggaran periode TW II Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali (DJPb) a.n.Ibu Rini  Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain,  Kapolres Tabanan AKBP Leo Dedy Defretes,S.H.,S.I.K.,M.H, PJU Polres Tabanan, Kapolsek Jajaran, PPK Polres dan…

[kanimmamuju]

Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kanim Mamuju Terima Penghargaan Dari KPPN

Mamuju – Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan tema "Belanja Berkualitas penuh integritas untuk ekonomi Sulawesi Barat yang lebih kuat", Kepala Seksi Inteldakim, James Mu’dan, hadir mewakili Kakanim Mamuju, Andi Zulpikar Rasdin di Ballroom D'Hotel Maleo, Mamuju, (06/03).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Tjahjo Purnomo membuka kegiatan secara resmi menyampaikan agar para Kuasa Pengguna Anggaran selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyerapan anggaran agar meminimalisir adanya deviasi halaman III DIPA serta mengimbau kepada operator agar selalu memperhatikan batas-batas waktu untuk melakukan pemuktahiran halaman III DIPA demi tercapainya Nilai IKPA yang maksimal.

Ferry Taufik Saleh selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mamuju dalam paparannya menjelaskan agar satuan kerja meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan selalu melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran, Ferry juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi satker dalam pelaksanaan anggaran aahun 2023 sehingga nilai yang diperoleh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut juga KPPN memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja salah satunya kepada Kantor Imigrasi Mamuju yang mendapatkan Penghargaan peringkat ketiga dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah kategori pagu kecil Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Mamuju dalam upaya membangun sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2023.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menyambut baik atas kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari KPPN Mamuju dan berharap pelaksanaan anggaran di semua jajaran Satuan Kerja Mitra di Sulbar semakin profesional dan akuntabel” tutur salah seorang salah satu kakanwil unit wilayah dibawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu

[kantorberita]

Percepatan Serapan Dana Desa di Bengkulu: Dorong Ekonomi dan Pembangunan Desa

Percepatan Serapan Dana Desa di Bengkulu: Dorong Ekonomi dan Pembangunan Desa KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menegaskan pentingnya percepatan serapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Fokus utamanya adalah dana desa, yang pada tahun…

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Hadiri Press Conference Kinerja APBN dan Stakeholder Day Hari Bakti Perbendaharaan 2025

Rupbasan Mojokerto Hadiri Press Conference Kinerja APBN dan Stakeholder Day Hari Bakti Perbendaharaan 2025

Mojokerto, 23 Januari 2025 – Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur turut menghadiri kegiatan Press Conference Kinerja APBN hingga Triwulan IV Tahun 2024 dan Stakeholder Day Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto sebagai bagian dari transparansi pengelolaan keuangan negara serta perayaan Hari Bakti Perbendaharaan.

Acara yang berlangsung di Aula KPPN Mojokerto tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran terkait capaian kinerja APBN hingga akhir tahun 2024, sekaligus mengapresiasi peran para stakeholder yang mendukung pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Mojokerto.

Agenda utama kegiatan meliputi:

Press Conference Kinerja APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2024 – Pemaparan pencapaian target dan realisasi anggaran selama tahun 2024 serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan APBN.

Stakeholder Day Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2025 – Momentum untuk mempererat hubungan antara KPPN dan satuan kerja terkait serta memberikan penghargaan kepada instansi yang menunjukkan kinerja unggul dalam pelaksanaan APBN.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mojokerto, Junaedi menyampaikan pentingnya sinergi antara seluruh instansi dalam pelaksanaan APBN. "Keberhasilan dalam pengelolaan APBN tidak lepas dari kerja sama dan komitmen seluruh stakeholder. Hari ini kita tidak hanya merayakan Hari Bakti Perbendaharaan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada mitra-mitra terbaik," ujarnya.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Sudarso menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sudarso berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

Melalui kehadirannya, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur juga memperkuat komitmennya dalam mendukung langkah-langkah strategis pengelolaan keuangan negara dan memastikan pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#Kemenimipas #Ditjenpas #Pemasyarakatan #RupMokerPrima

[bantennews]

Rapel Gaji PNS dengan Kenaikan 8 Persen Segera Cair

SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 akan disalurkan pada bulan Maret mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh konfirmasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu terkait hal ini. Ia menjelaskan, pihaknya menerima informasi bahwa gaji PNS…